Hadiri Seminar Pemanasan Global

Semenjak dulu jatidiri bangsa adalah permasalahan yg senantiasa hangat dibicarakan, khususnya dalam bagian kesusasteraan serta analisis budaya. Bila kita cuma mengacu pada bagian pascakolonial, permasalahan jatidiri ini memang adalah satu perkara yg fundamental pada beberapa negara sisa tanah jajahan–seperti Indonesia pada saat Hindia Belanda–apalagi bila penjajahan oleh kuasa asing itu berjalan kelamaan.

Baca Juga: global warming

Retorika penjajah perihal keistimewaan budayanya sudah lama berjaya menggugah jatidiri atau jati diri sejumlah besar para pribumi yg ringkih pegangannya pada budayanya sendiri. Hasilnya, retorika penjajah itu membuat pribumi memilki pembawaan rendah diri (inferior) serta condong malu dapat budaya serta bahasanya sendiri.

Baca Juga: polusi udara

Usaha mencapai kembali jatidiri bangsa lewat bahasa itu selanjutnya dinyatakan lewat satu perjanjian yg dimaksud oleh pemuda Indonesia pada saat itu jadi Kongres Pemuda yg dijalankan pada tanggal 28 Oktober 1928. Atau saat ini lebih kita kenal jadi Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Indonesia yg berakar dari bahasa Melayu disetujui bersama-sama untuk dijunjung jadi bahasa persatuan.

Artikel Terkait: pengertian konflik

Baru pada awal masa ke dua puluh disaat semangat berkebangsaan mulai bangun di golongan pemuda serta rakyat Indonesia, arti Indonesia mulai ramai dilaung-laungkan penggunaannya. Beberapa pemuda gerakan yg duduk di wakil rakyat seperti Haji Agus Salim dan selanjutnya disertai oleh Muhammad Yamin, udah mulai sebutkan bahasa Indonesia serta bukan kembali bahasa Melayu dalam pidato-pidato mereka yg dimuat dalam media pers atau disaat dalam rapat-rapat di wakil rakyat (volksraad) di Hindia Belanda pada 1919.

Tapi, jauh awal kalinya beberapa sarjana Eropa seperti Adolf Sebastian sudah memakai arti Indonesia ini pada sebuah tulisan yg dimuat di majalah de Malaisch tahun 1850.

Sehabis kemerdekaan Indonesia tahun 1945, bahasa Indonesia jadi bahasa sah negara dikukuhkan dalam Undang-Undang Basic 1945, terutama Bab XV masalah 32 serta 36. Lalu, dikukuhkan dalam undang-undang kebahasaan tahun 2010.

Bahasa serta sastra Indonesia kian mantap dikukuhkan jadi alat pemersatu serta pengikat untuk semua rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia jadi jatidiri bangsa ikut kian kuat tercermin lewat hadirnya karya sastra Indonesia moderen yg berkembang dengan sangat cepat sehabis kemerdekaan.

Dalam interaksi antarbangsa, jatidiri berubah menjadi terpenting sebab tersangkut keberlanjutan eksistensi satu bangsa lebih-lebih dalam kondisi global. Keperluan jatidiri berubah menjadi penting kalaupun kita ingin tunjukkan diri jadi bangsa dalam gempuran budaya global.

Situasi Kebahasaan sekarang ini

Kekayaan sastra yg sudah diibaratkan diatas sebaiknya ikut searah dengan guna kekayaan bahasa daerah di Indonesia, yaitu seyogyanya berubah menjadi penyumbang untuk peningkatan bahasa Indonesia ke depan.

Advertisements

Kisah Sejarah Demokrasi Kampus

Demokrasi Secara etimologi atau asal usul kata, “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani — (dmokrata) “kekuasaan rakyat” yang dibentuk dari kata (dmos) “rakyat” dan (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan secara terminologi atau definisi demokrasi,

Baca Juga: analisa swot

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. demokrasi bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Artikel Terkait: analisis adalah

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. di tinjau ddari pendapat almadudi “soko guru demokrasi”

Kedaulatan rakyat.
Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
Kekuasaan Mayoritas.
Hak-hak Minoritas.
Jaminan hak asasi manusia.
Pemilihan yang bebas, adil dan jujur.
Persamaan di depan hukum.
Proses hukum yang wajar.
Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
Prulalisme sosial, ekonomi, dan politik.

Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
Paham demokrasi pun sampai saat ini masih di anut oleh bangsa Indonesia. Bahkan paham demokratisasi pun di Indonesia masih berkembang begitu pesat, bisa kita lihat dari peran masyarakat terhadap pemilihan kepada desa dan lainya.

Demokrasi itu terbuka untuk semua kalangan agar tidak terjadi kesalah pahaman satu dengan lainnya. Begitu banyak mahasiswa yang berdemo baik di dalam kampus maupun di luar kampus mereka menyampaikan anspirasi dari Mahasiswa maupun Masyarakat agar terciptanya sebuah hubungan baik antara Pemimpin – penyambung – Anspirasi.

Demokrasi dan Gerakan Mahasiswa di Era Digital

TAK bisa dipungkiri, sejarah runtuhnya rezim otoriter yang memoles di Indonesia adalah buah dari kerja keras dan ikhtiar dari gerakan mahasiswa yang mendorong lahirnya rezim yang lebih demokratis. Namun, seiring perjalanan waktu, kini gerakan mahasiswa mulai kehilangan arah.

Baca Juga: demokrasi liberal 

Ada tuntutan akademik yang lebih dominan mereka tunaikan daripada mengawal agenda-agenda permasalahan rakyat. Boleh dikatakan, gerakan mahasiswa begitu senyap dan kadang terjebak dalam permainan politik para elite. Eksistensinya hanya dimanfaatkan sebagai daya pukul kepentingan politik tertentu ketimbang membawa agenda politik kerakyatan.

Baca Juga: pengertian pancasila

Terlepas dari persoalan ini, sudah saatnya ini menjadi renungan bahwa mahasiswa adalah satu-satunya kekuatan ekstraparlementer yang perlu muncul ke permukaan dikala kondisi bangsa yang nyaris karam. Apakah harus turun ke jalan?

Artikel Terkait: sistem pemerintahan

Itu mungkin salah satu ikhtiar tapi agar tidak terus bergerak tanpa narasi yang jelas sudah saatnya mahasiswa mampu membangun sebuah gerakan mahasiswa berbasis riset dan mampu mewujudkan arah gerakan yang baru.

Secara umum, ada tiga tren gerakan yang patut menjadi perhatian gerakan mahasiswa kekinian. Pertama, tren model gerakan intelektualitas. Sebagai kaum yang memiliki kecerdasan dan ketajaman menganalisa suatu persoalan sudah saatnya kiblat pergerakan mahasiswa saat ini berbasis riset dan kajian-kajian ilmiah karena salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan dan penelitian.

Kedua, tren model gerakan jamaah atau pengkaderan. Bukan sebuah gerakan kalau tidak mampu melakukan proses pengkaderan sebab untuk melakukan suatu perubahan diperlukan kerja-kerja berjamaah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS As-Shaff ayat 4, “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Tren terakhir, ketiga, adalah tren atau model gerakan mahasiswa kewirausahaan. Tak bisa dipungkiri, cukup banyak aktivis dan gerakan mahasiswa yang mengorbankan bahkan menjual idealismenya karena mengalami penyakit kanker (kantong kering). Sudah saatnya, dengan kedua modal tren di atas gerakan mahasiswa harus memikirkan kondisi finansialnya dengan model pemberdayaan wirausaha.

Inilah Potret Perdaganan Internasional di Negeri China

Pemerintah China akan memutuskan melegalkan pemakaian cula badak serta tulang harimau menjadi bahan obat-obatan. Ketentuan ini membuat semua pergerakan aktivis satwa liar berang serta murka.

“Ini adalah pukulan yang mengerikan buat pekerjaan kami yang tengah berjalan untuk selamatkan spesies dari kepunahan, serta kami minta pemerintah China untuk mempertimbangkannya kembali,” kata Irislah Ho, spesialis senior program kebijaksanaan margasatwa di Humane Society International, diambil CNN, Rabu (31/10).

Organisasi penggemar lingkungan World Wildlife Fund (WWF) ikut minta pemerintah China menggagalkan ketentuan itu.

“Begitu memprihatinkan jika China sudah mengubah larangan untuk tulang harimau serta cula badak yang berumur 25 tahun untuk diperjualbelikan, serta hal tersebut mempunyai konsekuensi untuk menghancurkannya,” kata Margaret Kinnaird, seseorang pelatih satwa liar di WWF.

Baca Juga: visi dan misi

Kinnaird menjelaskan undang-undang baru itu dapat ke arah pada produk ilegal sebagai resmi sebab dilindungi ketentuan hukum. Di kuatirkan tingkat perburuan satwa liar naik sebab penambahan keinginan dari customer.

Baca Juga: pengaruh gaya kepemimpinan

“Dengan populasi harimau liar serta badak yang makin punah, mereka melawan banyak intimidasi. Perdagangan yang dilegalkan untuk spesies seperti mereka sangat besar untuk diambil oleh China,” katanya.

Artikel Terkait: contoh pasar persaingan sempurna

Dalam pengakuannya, pemerintah China menyebutkan cula badak serta tulang harimau saat ini bisa dipakai untuk bahan obat-obatan, saat mereka datang dari hewan ternak.

“Bentuk bubuk cula badak serta tulang dari harimau mati cuma bisa dipakai di dalam rumah sakit yang penuhi prasyarat dokter serta disadari oleh Administrasi Negara Penyembuhan Tradisionil China,” demikian bunyi pengakuan pemerintah China.

Pemerintah China menjelaskan tiap-tiap perdagangan ilegal produk badak serta harimau akan diambil alih serta dipantau oleh pemerintah. Ketetapan ini cuma berlalu satu tahun sesudah China dengan sah melarang terdapatnya perdagangan gading gajah, yang diinginkan bisa selamatkan spesies gajah yang makin terancam.

China awal mulanya sempat mencabut larangan perdagangan tulang harimau serta cula badak dengan internasional pada 1993. Perihal ini karena ke-2 anggota badan dari binatang itu jadi diklaim manjur dalam penyembuhan tradisionil China.

Pada 2010, World Federation of Chinese Medicine Societies keluarkan pengakuan tidak ada bukti tulang harimau serta cula badak berguna untuk penyembuhan medis.

Walau pengakuan itu dikeluarkan, masih tetap ada perdagangan ilegal yang menyebar di sejumlah lokasi China, dimana beberapa ribu harimau dirawat untuk penyembuhan tradisionil yang tidak efisien.

Didapati, China adalah pasar paling besar beberapa produk dari perburuan hewan yang keberadaannya mulai terancam, seperti cula badak, tulang harimau, kulit harimau, dan lain-lain.

Prosedur Berbelit Hambat Tindak Pengamanan Produk Dalam Negeri

Sejumlah pelaku industri menyoroti tindak pengamanan perdagangan internasional yang berperan besar terhadap penguatan industri dalam negeri. Sementara itu, kebijakan pemerintah dalam pengamanan atau safeguard produk dalam negeri sendiri dinilai belum bisa diterapkan optimal karena prosedur yang berbelit sehingga industri domestik kerap tertinggal dan kalah saing dengan produk impor.

Salah satu industri yang kerap menghadapi tantangan ini adalah industri baja. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) Yerry Indroes mengatakan produksi baja dalam negeri baru mencapai 50% dari total kapasitas produksi. Namun, industri baja langsung menghadapi persaingan akibat banyaknya produk besi dan baja impor yang masuk tanpa perlindungan pemerintah.

Baca Juga: bendera Negara ASEAN

“Bea masuk anti-dumping itu hak industri dengan (memberi) laporan kepada pemerintah,” katanya di Jakarta, Selasa (30/10).

Misalnya pada produk impor yang bahan bakunya beralih dari karbon ke boron. Perubahan bahan baku itu membuat produk luar negeri tak lagi mendapatkan fasilitas bea masuk dari yang semestinya diterima sebesar 13%.

Baca Juga: teori Perdagangan internasional

Namun begitu dia agak menyayangkan proses penyelidikan anti-dumping masih memakan waktu lama karena harus menunggu regulasi tarif dari Kementerian Keuangan. Padahal, sektor industri di satu sisi, masih bisa memenuhi kebutuhan domestik.

Dia pun berpendapat, bahwa di tingkat kementerian belum memiliki kesamaan meski proses penyelidikan anti-dumping pada tingkat Kementerian Perdagangan menurutnya relatif cepat. “Tetapi ada ketidaksamaan persepsi pada regulator,” ujar Yerry.

Hal senada juga diungkap Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo). Pengusaha tepung terigu berbahan baku impor gandum tersebut mengatakan kerap mendapat masalah ketika mengimpor produk dari India.

Padahal, keputusan pelaksanaan bea masuk anti-dumping sudah selesai pada level Kementerian Perdagangan tahun 2016. Namun, keputusan untuk pengenaan bea masuk dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan tak juga terbit.

Perwakilan Aptindo, Yosafat Siregar mengungkapkan industri tepung terigu yang mencakup 28 industri mampu memenuhi 95% konsumsi dalam negeri. “Sampai sekarang belum ada pelaksanaan karena berbagai pertimbangan,” kata Yosafat.

Tuduhan Dumping

Mengutip data Kementerian Perdagangan, Indonesia merupakan negara yang kerap terkena tuduhan antidumping. Tercatat sejak 1995 hingga 2017, Indonesia mengalami 208 kali tuduhan antidumping dari mitra dagang dan dikenakan bea masuk antidumping sebanyak 130 kali.

Meski begitu, Indonesia hanya melakukan 136 kali tuduhan antidumping dan pengenaan bea masuk antidumping sebanyak 63 kali. Angka itu jauh di bawah kebijakan proteksi dagang yang dilakukan India, Amerika Serikat, Uni-Eropa, Brazil, Argentina, dan Tiongkok yang telah mengenakan bea masuk antidumping sebanyak lebih dari 200 kali.

Direktur Pengamanan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Pradnyawati, mengungkapkan salah satu permasalahan utama ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan.

Pradnyawati menjelaskan proses di World Trade Organization (WTO) memakan waktu hingga 18 bulan untuk penyelidikan sampai penetapan kebijakan antidumping. Sementara proses di Indonesia harus menunggu lagi kajian dari Kementerian Keuangan yang dilanjutkan lagi dengan proses tinjauan dari Kementerian Perdagangan.

Padahal, industri dalam negeri yang kesulitan bersaing dengan produk impor terus berharap adanya tindakan pengamanan untuk melindungi produksinya. “Seharusnya ada penguatan regulasi pada level legislatif,” ujar Pradnyawati.

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi menekankan bahwa regulasi itu pun membuat para pengusaha akhirnya pasrah terhadap kebijakan pemerintah. Tren tersebut terlihat dari fenomena berkurangnya laporan untuk inisiasi penyelidikan antidumping produk impor.

Data KADI, inisiasi penyelidikan berkurang hingga 52% setiap tahun sejak 2014. Pada 2014, inisiasi penyelidikan hanya dilakukan sebanyak 12 kali. Kemudian tahun 2015 turun menjadi 6 kali. Tahun 2016, penyelidikan naik sedikit menjadi 7 kali. Namun, tahun lalu hanya terjadi 1 kali inisiasi penyelidikan.

Bachrul mengungkapkan banyak penyelidikan peninjauan ulang (sunset review) yang dilakukan, namun hasilnya tahun ini tak ada inisiasi penyelidikan. “Indonesia menjadi anak yang baik dalam perdagangan internasional,” katanya.

Padahal, pada tahun yang sama, pemanfaatan instrumen antidumping pada Ukraina, AS, Tiongkok, Jepang, Kanada, Korea Selatan, dan India tumbuh lebih dari 30%. Pada negara berkembang seperti Maroko dan Argentina, trennya juga naik di atas 20%.

Pesan Plt Kepala BPIP untuk Legal Drafter

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Haryono, menyinggung tentang peran Pancasila dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang bisa diajukan ketika membicarakan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan sumber aspirasi adalah: apakah semua peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah bersumber dari Pancasila?

Baca Juga: detak jantung normal per menit

Haryono tak menampik bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Pancasila nyaris selalu disinggung pada bagian konsiderans Undang-Undang. Penyebutan itu tak otomatis batang tubuh suatu peraturan menggunakan nilai-nilai Pancasila.

Artikel Terkait: TekananDarah Normal berdasarkanusia

Tetapi apakah teori dan paradigma yang dipakai legal drafter sudah benar-benar berdasarkan Pancasila? Haryono berpesan agar nilai-nilai Pancasila diterapkan, bukan sekadar jargon, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks itulah, Haryono menyinggung dimensi teleologis Pancasila. Dosen Universitas Negeri Malang ini lalu menceritakan kisah lahirnya konsep Wawasan Nusantara serta batas laut zona ekslusif yang dikembangkan Mochtar Kusuma Atmadja pada era Perdana Menteri Djuanda. Gagasan tentang pembagian batas laut itu justru digali dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

“Dimensi teleologis (Pancasila) perlu ditemukan dalam pembentukan peraturan,” kata Haryono saat tampil sebagai pembicara dalam seminar Penguatan Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Indonesia Toleran dan Bermartabat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Kamis (25/10).

Sejumlah tokoh, seperti mantan Ketua DPR Akbar Tanjung dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Dien Syamsudin, hadir dalam acara itu dan menyampaikan pandangan tentang Pancasila sebagai pemersatu, kristalisasi nilai-nilai budaya, kristalisasi nilai-nilai agama, sebagai jalan tengah, dan sebagai wawasan, ideologi, dan falsafah yang ideal dan relevan. Bukan hanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam relasi sosial sebagai bangsa Indonesia.

“Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Akbar Tanjung, setelah menceritakan ulang perjalanan diskursus Pancasila dalam sidang-sidang BPUPKI sebelum Indonesia merdeka. “Betapa berjiwa besarnya, begitu tolerannya tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia demi persatuan”.

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis negara mengandung arti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Honda DAW Edukasi Keselamatan Berkendara

Honda DAW Edukasi Keselamatan Berkendara kepada Finalis Putra Putri Hukum Unsrat 2018

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – PT Daya Adicipta Wisesa (DAW), main diler sepeda motor Honda di Sulut, Gorontalo dan Malut terus mengkampanyekan pentingnya keselamatan berkendara.

Selasa (30/10), DAW mengedukasi 10 pasang finalis Pemilihan Putra Putri Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado tentang keselamatan berkendara.

Para finalis antusias mengikuti materi tentang keselamatan berkendara. Brandon Nelwan, Instruktur Safety Riding Honda DAW berbagi banyak hal. Mulai dari kampanye Honda #cari_aman, cara berkendara yang baik dan aman, pentingnya menggunakan helm saat berkendara serta disiplin dalam berkendara.

Baca Juga: macam macam sumber hukum

Menurut Brandon, berkendara yang baik dan aman terdiri dari 3 faktor yakni manusia, lingkungan dan kendaraan. Dimana dalam berkendara si pengendara harus dalam keadaan fit, tidak mengkonsumsi obat – obatan yang menyebabkan kantuk.

Baca Juga: pengertian kelompok sosial

Kemudian menggunakan perlengkapan berkendara seperti helm, jaket dan sepatu serta berhati – hati jika melewat jalanan yang berlubang.

Artikel Terkait: jenis jenis anggaran

“Untuk menunjang keselamatan berkendara, Sepeda Motor Honda telah diperlengkapi dengan berbagai fitur pengaman seperti teknologi Combie Brake System (CBS) yang membantu menyeimbangkan pengereman roda belakang dan depan secara lebih optimal, Idling stop system (ISS) dimana sistem akan mati secara otomatis pada saat motor berhenti lebih dari 3 detik,” kata Brandon.

Honda yang merupakan pelopor Keselamatan Berkendara terus memberikan edukasi, pelatihan dan seminar mengenai ‘safety riding’ baik kepada siswa, mahasiswa bahkan pihak swasta dan pemerintah.

DAW juga berkerjasama dengan pihak Kepolisian dalam mengkampanyekan Keselamatan Berkendara di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.