Pemerintah Naikkan Anggaran Pembangunan Dana Desa 2019 Jadi Rp70 Triliun

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, pemerintah meningkatkan anggaran dana desa menjadi Rp70 triliun pada 2019 dan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun.

Baca Juga: harga satuan pekerjaan tukang

“Semoga dana desa yang diajukan untuk kemajuan dan kemandirian desa ini dapat terwujud di 2019 mendatang. Selain dana desa, tahun depan ada dana kelurahan yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar tiga triliun rupiah se-Indonesia,” kata dia di Islamic Center Sukadana, Lampung Timur, Jumat (23/11/2018).

Menurutnya, pada tahun ini anggaran dana desa sebesar Rp60 triliun dan baru terserap 86%. Itu berarti masih tersisa 14% yang harus diselesaikan para kepala desa.

Selain itu, dengan jumlah anggaran dana desa semakin naik ini, berarti akan menambah pengalokasian dana desa untuk masing-masing bagian, seperti perbaikan jalan, pembuatan MCK, sumur bor, siring pasang, dan sarana umum lain.

Artikel Terkait: Jasa Tukang Bangunan

Eko menjelaskan, para aparat desa harus bisa membagi anggaran dana desa demi kepentingan umum. Khususnya pada 2019 dengan anggaran Rp70 triliun bisa mencakup semua kegiatan yang ada di desa.

“Ayo, semua kepala desa kita wujudkan desa yang maju dan mandiri dengan adanya dana desa ini,” katanya.

Advertisements

Pemanfaatan Dana Desa akan Bergeser ke Pembangunan Manusia

Pemerintah akan mengarahkan penggunaan dana desa ke skema padat karya dan meningkatkan porsi pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan dana desa telah bergulir sejak 2015 dengan jumlah pagu yang terus meningkat. Pada 2015, pagu anggarannya sebesar Rp20,8 triliun, kemudian bertambah menjadi Rp46,9 triliun pada 2016.

Baca Juga: wallpaper dinding

Pada 2017, angkanya naik menjadi Rp60 triliun, lalu kembali bertambah menjadi Rp60 triliun pada tahun ini. Untuk tahun depan, anggarannya sebesar Rp70 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setidaknya setiap desa mendapatkan dana desa sebesar Rp934 juta pada 2019.

Direktur Pembiayaan dan Transfer non Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan program padat karya tunai dalam pemanfaatan dana desa 2019.

“Pemanfaatan dana desa tahun anggaran (TA) 2019 akan diarahkan untuk melanjutkan skema padat karya tunai tunai, meningkatkan porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (10/12/2018).

Ubaidi menerangkan dalam tiga tahun terakhir dana desa lebih banyak untuk bidang pembangunan infrastruktur publik desa yang berkisar 83%-87%, sedangkan untuk bidang pemberdayaan hanya berkisar 7%-12%. Pada 2019, bidang pemberdayaan masyarakat akan ditingkatkan.

Artikel Terkait: harga kaca tempered

“Kalau persentase [kenaikannya] tidak ditentukan dari pusat karena kondisi masing-masing desa berbeda satu dengan yang lainnya. Persentase tadi itu adalah berdasarkan data realisasi pemanfaatan dana desa tahun 2015-2017,” jelasnya.

Selain itu, dana desa akan mengarah pada peningkatan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta memperkuat kapasitas perangkat desa dan pendamping desa untuk mendukung pengelolaan dana desa lebih yang lebih optimal, efektif, dan akuntabel.

Ubaidi menuturkan distribusi dana desa pada 2019 akan terbagi menjadi empat kategori yakni kategori desa yang mendapatkan Rp600 juta-Rp800 juta sebanyak 26.027 desa, kategori Rp800 juta-Rp1 miliar sebanyak 29.347 desa, kategori Rp1 miliar-Rp1,2 miliar sebanyak 10.127 desa, dan di atas Rp1,2 miliar sebanyak 9.452 desa. Total desa yang mendapatkan dana desa sebanyak 74.953 desa.

Kategori tersebut didasarkan pada perhitungan alokasi dasar, afirmasi yang memperhatikan kategori desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, serta alokasi formula yang di antaranya memperhitungkan jumlah penduduk, penduduk miskin, dan luas wilayah.

Sejumlah indikator diklaim menjadi indikasi keberhasilan dana desa tersebut, di antaranya Rasio Gini perdesaan yang menurun dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada 2018, sedangkan jumlah penduduk miskin desa menurun menjadi 15,81 juta pada 2018 sementara pada 2014 sebanyak 17,37 juta jiwa.

Sejumlah pembangunan fisik pun tercatat sebagai hasil penggunaan dana desa sepanjang 2015-semester I/2018, di antaranya pembangunan jalan desa 158.619 kilometer (km), fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) 177.991 unit, embung sebanyak 3.026 unit, dan posyandu sebanyak 18.476 unit.

Penggunaan Dana Desa Untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan

Adanya realisasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke seluruh Desa di pelosok tanah air dinilai sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Seperti halnya di Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Baca Juga: cat tembok

Sepanjang tahun 2018 ini, anggaran dana desa yang diterima di Desa Aurstanding Pemulutan Selatan direalisasikan pada pembangunan peningkatan insfrastruktur jalan cor beton.

Kepala Desa Ulak Aurstanding Sumardi mengatakan sangat berterima kasih kepada pemerintah atas dana desa yang dikucurkan.

” Ya kita berterima kasih kepada Pemerintah terkait realisasi dana Desa di Aurstanding Pemulutan Selatan. Apalagi anggaran yang dikucurkan jumlahnya cukup besar dari tahun sebelumnya sehingga sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemajuan pembangunan di desa,” kata Kades Sumardi saat dibincangi, Kamis (20/12).

Artikel Terkait: harga tandon air

Diakui Sumardi desa Ulak Aurstanding masih perlu perhatian serius dari pemerintah. Berbagai cara dan upaya dilakukan pihak desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat mulai dari pertanian, infrastruktur, kesehatan, keterampilan, dan sebagainya guna mendongkrak ekonomi kerakyatan yang lebih baik.

Namun semua itu tidak lepas dari peran serta dan dukungan dari semua pihak terutama masyarakat setempat. Jika tidak maka semua program yang ada tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

“Untuk itu, saya meminta kepada seluruh masyarakat kiranya dapat mendukung program pemerintah dan memelihara semua wujud pembangunan yang ada agar roda pembangunan dapat terlaksana dengan baik” harapnya.

Sementara itu, salah seorang masyarakat Desa Ulak Aurstanding, mengaku semenjak adanya bantuan-bantuan yang dikucurkan pemerintah ke desanya menjadikan kemajuan desa semakin maju pesat.

Namun, kedepan pemerintah tetap diharapkan untuk terus memperhatikan kondisi dan keberadaan Desa Ulak Aurstanding agar mampu bersaing dengan desa lain.

Pembangunan di Desa Tumpang-tindih, Banyak Anggaran Tak Berguna

Program pembangunan yang dimiliki pemerintah daerah dengan desa tidak sinergis. Banyak anggaran pembangunan yang tidak terserap karena justru telah dikerjakan oleh pihak desa. Sialnya, kondisi ini kerap terjadi setiap tahun.

Salah satunya yakni program pembangunan jalan di lingkungan desa. Anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut akhirnya mubazir karena jalan lingkungan telah dibangun oleh pemerintah desa melalui alokasi dana desa. Tahun 2018, anggaran yang mubazir itu mencapai Rp 20 miliar.

Baca Juga: berat besi beton

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menegaskan kondisi ini harus segera dituntaskan agar pembangunan berjalan maksimal dan dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat.

“Harus segera dibenahi. Program pembangunan itu harus terintegrasi, antara satu wilayah dengan wilayah lain, desa dengan dengan desa lainnya, harus nyambung. Ini harus dilakukan mulai tahun ini.

Soalnya sayang sekali itu Rp 20 miliar kalau untuk bangun ruang kelas, Rp 250 juta per kelasnya, bisa buat banyak kelas buat anak-anak kita sekolah,” kata Eka saat memimpin rapat koordinasi bersama ratusan kepala desa di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa 26 Februari 2019.

Diungkapkan Eka, anggaran tersebut tidak digunakan lantaran ditemukan anggaran ganda. Selain dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi, oleh pihak pemerintah desa dianggarkan juga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari ADD.

“Jadi jalan lingkungan ini kami anggarkan berdasarkan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan. Pada kepala desa mengusulkan pembangunan jalan lingkungan, kemudian dimasukan dalam APBD. Tapi setelah masuk APBD dan akan dibangun ternyata sudah dibangun duluan oleh desa pakai ADD. Maka memang ada sinergitas yang harus dibangun,” kata dia.

Artikel Terkait: ukuran triplek

Eka menegaskan, Pemkab Bekasi akan fokus membangun mulai dari desa. Namun, pembangunan harus terintegrasi dan terkoordinasi sehingga tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap. Lebih jauh, mulai tahun ini, Eka akan memantau langsung proses pembangunan di lapangan.

“Setidaknya dalam seminggu, minimal dua kali saya akan turun ke kecamatan. Saya akan mengecek lebih jauh kondisi di lapangan seperti apa. Tidak hanya menunggu laporan tapi mengecek kondisi kebenarannya. Seperti kemarin di Kecamatan Babelan ada jalan yang ternyata masih tanah, katanya sudah diajukan dalam beberapa kali Musrembang tapi tidak pernah tembus. Saya cek, maka coba diajukan di APBD Perubahan,” kata dia.

Pembangunan jalan lingkungan merupakan salah satu program dengan porsi anggaran besar. Pada 2018 lalu, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi menganggarkan Rp 174 miliar untuk membangun jalan lingkungan. Hanya saja, tidak seluruhnya terserap akibat anggaran ganda.

“Tahun ini juga kami anggarkan Rp 200 miliar untuk pembangunan jalan lingkungan di 1.200 titik. Titiknya sudah ada namun belajar pada tahun lalu harus dicek ulang. Karena kalau tidak hati-hati dalam pelaksanaannya nanti bisa terjadi ganda anggaran,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi, Jaut membenarkan adanya anggaran ganda pada program pembangunan di desa. Namun, kata dia, pemerintah desa menganggarkan kembali karena pembangunan melalui ADD lebih cepat.

“Biasanya kalau yang dobel anggaran karena memang ADD lebih dulu cair sehingga bisa segera dikerjakan. Kalau APBD kan bisa jadi terlambat, karena harus lelang atau sebagainya. Sehingga dikerjakan oleh desa, tapi desa tetap koordinasi dengan dinas terkait.

Puluhan Karya Seni Lukis Keramik Mejeng Di Galeri Nasional

Tangan Iswadi Basri menuntun kuas kecil di atas kertas melukis Masjid Haji Keuchik Leumik yang berdiri megah di pinggir Krueng Aceh. Foto: Suparta/acehkini
Tangan kanan Iswadi Basri memegang kuas kecil dan meliuk-liuk di atas kertas. Dari seberang sungai, matanya mengamati betul detail bentuk bangunan Masjid Haji Keuchik Leumik, Lampseupeung, Kota Banda Aceh, Aceh. Usai menengok sebentar, tangannya kembali menuntun kuas.

Baca Juga: Lantai Granit

Iswadi tak sendiri. Jumat sore (31/5), ia dan enam sejawat perupa Aceh, yang tergabung dalam Komunitas Apotek Wareuna, Kelas Gambar RI001, dan Kana Art Institute, melukis bersama di alam terbuka di bantaran Krueng Aceh, sambil menanti waktu berbuka puasa.

Artikel Terkait: lantai kayu murah

Masjid yang menjadi objek lukisan mereka bernama Masjid Haji Keuchik Leumik. Usai diresmikan pada 28 Januari 2019 lalu, masjid yang dibangun pengusaha Aceh Haji Harun Keuchik Leumik itu kini menjadi primadona baru bagi warga Kota Banda Aceh.

Dalam membuat lukisan masjid, mereka menggunakan cat air dan kuas kecil seperti yang dilakukan perupa Iswadi Basri bersama Tauris Mustafa dan Fadhlan Bachtiar. Di antara tujuh perupa Aceh juga ada yang membuat sketsa masjid menggunakan pensil warna.

Bahkan, seorang di antara mereka memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melukis Masjid Haji Keuchik Leumik. Adalah perupa Olexs Firmansyah yang memanfaatkan tablet grafis untuk membuat lukisan watercolor. Tangannya dengan lincah menggunakan pen menyelesaikan lukisan masjid itu.

Olexs melukis Masjid Haji Keuchik Leumik menggunakan tablet grafis. Foto: Suparta/acehkini
Rumah ibadah umat muslim berukuran 34×22 meter persegi itu menjadi fokus Iswadi dan teman-temannya melukis bersama sambil ngabuburit di alam terbuka. “Preh Surunee (menanti suara sirene untuk berbuka puasa),” sebut Iswadi kepada acehkini, Jumat (31/5).

Lelaki yang akrab disapa Cek Is itu menyebut kegiatan melukis bersama di sore puasa 26 Ramadan 1440 Hijriah berawal dari keinginan untuk kembali mengasah kemampuan melukis perupa Aceh. “Sudah lama tidak melukis bersama, jadi ini ajang kita ngumpul sambil kembali berlatih melukis,” tuturnya.

Seniman Aceh melukis bersama di bantaran Krueng Aceh sambil menanti waktu berbuka puasa (Preh Surunee). Foto: Suparta/acehkini
Kegiatan melukis bersama itu berlangsung sekitar satu jam lebih. Namun mereka bisa menyelesaikan goresan kuasnya melukis Masjid Haji Keuchik Leumik. Begitu suara sirene terdengar dari corong pengeras suara masjid dari seberang sungai, mereka mengakhiri aktivitas melukis. Iswadi dan kawan-kawan berbuka puasa bersama di lokasi melukis.

Seusai berbuka puasa, mereka menunaikan salat Magrib di balai pengajian dekat lokasi melukis bersama. Selepas Magrib, Iswadi dan kawan-kawan melakukan foto bersama mengambil latar Masjid Haji Keuchik Leumik di seberang sungai. Kemudian mereka bubar menyudahi kegiatan melukis bersama di sore itu.

Beginilah pameran lukis cat air hingga diskusi kuliah di Amerika

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Galeri Nasional Indonesia menggelar pameran seni lukis cat air. Sebanyak 74 karya dipamerkan dalam gelaran ini, sebagian besar merupakan hasil workshop yang sebelumnya diadakan Galeri Nasional.

Sebanyak 74 karya tersebut dihasilkan oleh 64 pelukis, 23 di antaranya merupakan seniman yang diundang khusus untuk melukis pada pameran ini.

Baca Juga: no drop

Teguh Margono, kurator pameran, mengatakan gelaran ini merupakan salah satu upaya Galeri Nasional membuka ruang edukasi kepada publik, khususnya tentang seni lukis cat air, sekaligus memberi kesempatan masyarakat berpameran.

Artikel Terkait: harga cat akrilik

“Bisa dikatakan saat ini cat air milik semua orang,” kata Teguh saat ditemui di Galeri Nasional, Selasa (14/5/2019).

Teguh melanjutkan, karya-karya dalam pameran ini secara visual dapat dikategorikan dalam beberapa tema yaitu landscape, seascape, cityscape, flora fauna, keseharian, tradisi dan figuratif.

Dengan konsep tersebut, lanjut Teguh, pameran ini mencoba menggambarkan perkembangan seni lukis cat air yang kini semakin mendapat apresiasi dari masyarakat.

Selain itu, melalui presentasi karya-karya dalam pameran ini, Kepala Galeri Nasional Pustanto berharap pameran ini dapat memberi manfaat edukasi kepada publik, terutama tentang eksplorasi media cat air. Selain itu, pameran ini diharapkan menjadi sarana untuk mengenal lebih dekat para pelukis cat air Indonesia.

“Semoga perhelatan ini mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pelukis cat air khususnya dan publik umumnya untuk terus mengembangkan dan mempertahankan eksistensi lukisan cat air di negeri ini,” ujar Pustanto.

Pesanan Kapal Kayu di Kota Pekalongan Tersendat

Karena terkendala perizinan yang lambat, pesanan kapal kayu di Kota Pekalongan tersendat. Buntutnya, para pemilik galangan kapal kayu harus menunggu pemesan kapal mendapat izin berlayar, baru bisa melunasi kapalnya.

Hal tersebut dialami Sunarto, pemilik galangan kapal kayu di Pekalongan Utara. Ia terpaksa harus menunggu kapal yang buatannya diberikan izin.
“Kalau perizinannya lama, kami ya harus nunggu. Pemesan nggak mau bayar jika kapalnya bermasalah dalam perizinan,” ungkapnya, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga: harga cat kayu

Ia pun mengaku beberapa kali melakukan perbaikan, karena ukuran kapal tak sesuai perizinan. “Kami hanya membuat sesuai pesanan, tapi kalau tidak sesuai perizinan kami harus memperbaiki,” katanya.

Selama tempo setahun, Sunarto dan pekerja lainnya, mampu membuat empat sampai lima kapal. Ukurannya 150 gross tonnage, dengan harga mencapai Rp 3,5 miliar.
“Biasanya bisa buat banyak, namun karena izinnya lama, jadi kami harus nunggu dulu,” imbuhnya.

Sementara itu, pemilik PT Barokah Marlin, Agus Triharsito menuturkan, kelangkaan bahan baku juga menambah derita para pengrajin kapal kayu.
“Kelangkaan bahan baku, membuat pengrajin mendatangkan kayu dari Kalimantan, bahkan kadang dari hasil ilegal logging,” paparnya.

Artikel Terkait: Harga Cat Genteng

Ia menilai sejatinya pemerintah bisa memajukan dunia maritim. Pemerintah harus mengambil peran baik terkait ketersediaan bahan baku ataupun perizinan.

“Pekalongan punya potensi bahari yang bagus. Tapi kalau kondisinya seperti ini, bisa membuat pengrajin kapal kayu lesu,” pungkasnya.